BUPATI WAY KANAN HADIRI PENYAMPAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA KAMPUNG DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG.

758

KabarSumatera.co.id BLAMBANGAN UMPU -Dalam rangka Paripurna di Gedung Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Way Kanan Selasa (06/02) pagi,

terlihat hadir dalam Paripurna tersebut Bupati Way Kanan Hi. Raden Adipati Surya SH.MM Wakil Bupati Way Kanan Drs. Edwar Antony Ketua DPRD Way Kanan Nikman Karim serta Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Way Kanan Forkopimda Kabupaten Way Kanan; Sekda, Staf Ahli, Para Asisten, Inspektur, Sekretaris Dewan, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian, para Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan,Pimpinan Orsospol, Organisasi Wanita, para Sesepuh, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Pemuda, Akademisi, Organisasi Profesi.

 

Dalam sambutan pidato nya Bupati Way Kanan menyampaikan saya mengajak kita semua untuk bersyukur kepada Allah-Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir dalam Rapat Paripurna DPRD pada hari ini.

Sholawat dan salam marilah kepada ke Nabi Muhammad SAW dan keluarga serta sahabatnya. Semoga dengan ungkapan syukur itu dapat menambah nikmat yang diberikan kepada kita, terutama dalam menjalankan tugas pemerintahan untuk mewujudkan Way Kanan yang semakin sejahtera.

Saudara Ketua, Wakil-wakil Ketua dan Para Anggota Dewan yang terhormat,
Selanjutnya, atas nama Pemerintah Kabupaten Way Kanan saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada DPRD Kabupaten Way Kanan yang telah berkenan mengagendakan Rapat Paripurna ini, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini menjadi amal ibadah atas pengabdian kita kepada Kabupaten Way Kanan yang kita cintai.

 

Prioritas Pemerintah Kabupaten Way Kanan adalah pembangunan infrastruktur sebagaimana dimandatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Periode 2016 – 2021. Sebagai perwujudan amanat RPJMD Kabupaten Way Kanan, maka Pemerintah Kabupaten Way Kanan berinisiatif untuk melakukan pinjaman daerah sebesar Rp. 100 Milyar yang telah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2018.

Dana pinjaman daerah tersebut akan dipergunakan untuk pembangunan 9 (sembilan) ruas Jalan dan 2 (dua) Jembatan, yang merupakan prioritas daerah dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan akselasi perekonomian di Kabupaten Way Kanan.

Kesembilan ruas jalan tersebut adalah Ruas Jalan Negeri Besar – Negara Batin, Ruas Jalan Banjit – Kasui, Ruas Jalan Sp. Setia -Sp. Asam, Ruas Jalan Negeri Agung – Gedung Harapan, Ruas Jalan Negeri Baru – Sp. Tiga, Ruas Jalan Mesir Ilir – Gedung Harapan, Ruas Kayu Batu-Sukarame-Gedung Batin, Ruas Bandar Dalam batas Lampung Utara dan Ruas Simpang Asam-Bandar Agung.

Pinjaman tersebut juga akan dipakai untuk membangun jembatan Way Tahmi Kec. Rebang Tangkas (Ruas Gunung Sari – Air Ringkih) dan jembatan Gantung Bumi Agung Cunar-Kampung Bumi Agung Kecamatan Bumi Agung.

Sumber dana pinjaman daerah yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Way Kanan adalah dari PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang merupakan perusahaan pembiayaan infrastruktur, yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Indon

 

Pemerintah Kabupaten Way Kanan telah mengajukan surat penawaran (itensi) untuk Pengajuan Pinjaman Daerah dan telah memperoleh Surat Penawaran Fasilitas Pembiayaan.

Pinjaman yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Way Kanan merupakan Pinjaman Jangka Menegah karena melebihi jangka waktu 1 (satu) Tahun. Berdasarkan ketentuan PP 30 Tahun 2011 pasal 15 ayat (3), perlu adanya persetujuan DPRD yang tertuang dalam Peraturan Daerah tentang Pinjaman Daerah.

Pada hari ini juga agenda kita adalah Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Kampung.
Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung, maka perlu penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah KabupatenWay Kanan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Kampung serta menindaklanjuti ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Kampung .

Dengan adanya Raperda tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Kampung, maka Pemilihan Kepala Kampung dilakukan secara serentak satu kali atau dapat dilaksanakan bergelombang melalui pemilihan yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya menyampaikan permohon maaf kepada Anggota Dewan yang terhormat apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan dan saya berharap kiranya dalam pembahasan 3 (tiga) Raperda ini dapat diteliti, dibahas dan disepakati untuk menjadi peraturan daerah.
Akhirnya saya berharap, setelah Peraturan Daerah tersebut ditetapkan, akan dapat membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Way Kanan yang sama-sama kita cintai ini”. kata Adipati dalam sambutan nya (Rico)

Komentar Menggunakan Akun Facebook Anda