RAPAT PARIPURNA LPJ APBD 2018 KABUPATEN WAY KANAN/KABARSUMATERA.CO.ID

146

 

LAPORAN WARTAWAN : DEDY SETIAWAN
REDAKTUR : ANGGI SUBAGIO

KABARSUMATERA. CO. ID/WAY KANAN Pemerintah Kabupaten Way Kanan Menggelar Rapat Paripurna Yang di pimpin Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan, Nikman Karim adapun Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPj) APBD Tahun Anggaran 2018

Acara dilaksanakan di Ruang Sidang Paripurna DPRD setempat Selasa, (11/06/2019).

Hadir pada paripurna tersebut, Bupati Way Kanan, Raden Adipati Surya didampingi Wakil Bupati Edward Antony, Forkopimda, Sekretaris Daerah Saipul, para Staf Ahli Bupati, para Asisten Sekda, kepala dan unsur Inpektorat Daerah, Anngota DPRD, SKPD, Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten, RSUD ZAPA, Instansi Vertikal dan Camat se-Way Kanan.

Dalam sambutannya, Raden Adipati Surya mengatakan, bahwa pentingnya Peraturan Daerah (Perda) tantang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD karena merupakan bagian dari proses dan kegiatan yang harus dilaksanakan dalam rangka tertib pengelolaan keuangan Daerah yang transparan dan akuntable.

APIP Inspektorat Terhadap DD Dan APBD
Informasi keuangan yang dimuat dalam Perda pertanggung jawaban atas pelaksanaan APBD adalah salah satu dokumen yang harus disampaikan kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan RI.

“Dengan disetujui dan ditetapkannya Raperda menjadi Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan PP Nomor 12 Tahun 2019, maka selanjutnya Raperda tersebut akan kami sampaikan kepada Gubernur Lampung untuk dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi, setelah itu dapat kita tetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Oleh karena itu masukan saran dan rekomendasi atas Raperda LPJ Tahun Anggaran 2018 ini akan menjadi perhatian kami, sehingga kedepan akan menjadi lebih baik lagi, untuk itu kami ucapkan terima kasih,” kata Raden Adipati Surya.

Dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 telah telah disusun laporan pelaksanaannya secara komprehensif didalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2018 yang telah diaudit oleh BPK RI Perwakilan Lampung, sebagaimana diketahui bersama opininya adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang Alhamdulillah berhasil diraih sembilan kali secara berturut-turut dengan kategori Opini Tertinggi dari BPK RI.

“Prestasi ini bukan merupakan hal yang kebetulan, melainkan hasil kerja keras kita bersama sesuai dengan Tugas pokok dan fungsi kita masing-masing, maka tidak berlebihan jika kita merasa bangga dengan prestasi ini, yang merupakan pengakuan dan penghargaan BPK atas tata kelola keuangan Daerah yang tertib yang telah kita selenggarakan selama tahun anggaran 2018,” pungkasnya yang dilanjutkan dengan penandatanganan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2018.

Komentar Menggunakan Akun Facebook Anda