Bawaslu Way Kanan Rilis Hasil Pengawasan Selama Pilkada 2020

  • Bagikan

Laporan Wartawan : Anggi Subagio

Kabarsumatera.co.id / Way Kanan – Pelaksanaan Pemungutan Suara pada Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Way Kanan sempat tertunda yang sebelumnya dilaksanakan pada 23 September 2020 menjadi 9 Desember 2020, hal tersebut disebabkan adanya Pandemi Virus Covid-19 yang juga mempengaruhi perpolitikan di Indonesia.
Sebelumnya jika mengacu pada Undang-undnag Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, maka Pilkada serentak tahun 2020 ini bertepatan pada 23 September, namun karena Pandemi Covid-19, maka keluarlah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 yang menetapkan pelaksanaan Pilkada tahun 2020 pada 9 Desember 2020 hal tersebut dijelaskan Yesi Karnainsyah (Ketua Bawaslu Way Kanan) diruang kerjanya , Rabu (11/11/2020).

‘’Ya Pelaksanaan Pilkada Kita sempat tertunda akibat Pandemi Covid-19 sehingga keluar regulasi hokum yang terbaru terkait pelaksaan Pilkada Serentak Lanjutan tahun 2020’’. Terang Yesi Karnainsyah.

Lebih lanjut Yesi menjelaskan bahwa selama proses pelaksanan pengawasan Pilkada Way Kanan tahun 2020 telah didapati beberapa jumlah pelanggaran dan telah diproses baik oleh Bawaslu, Panwascam, maupun Gakkumdu Way Kanan diantaranya :

Temuan :

1. Dugaan Pelanggaran pada Perekrutan Panitian Pemilihan Kecamatan (PPK) oleh KPU Way Kanan;
2. Dugaan Pelanggaran pada Perekrutan Panitia Pemungutan Suara (PPS) oleh KPU Way Kanan;
3. Dugaan Netralitas ASN (Suwarni) yang berdinas di sekretariat DPRD Way Kanan melanggar dugaan Netralitas yang mendukung salah satu bakal calon Bupati di Akun Facebook Pribadinya;
4. Dugaan Pelanggaran dimasa Pencocokan dan Penelitian (Coklit) oleh PPDP saat memutakhiran data pemilih, baik pelanggaran PPDP tidak mencoklit langsung maupun PPDP tidak menguunakan APD lengkap;
5. Adanya Pemilih yang memenuhi syarat namun belum masuk kedalam daftar pemilih di Kecamatan Gunung Labuhan;
6. Dugaan Pelanggaran Politisasi Bansos Covid-19 oleh Bupati Way Kanan (Raden Adipati Surya);
7. Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN (Alirahman) Kepala BKD Way Kanan yang menjadi anggota Partai;
8. Dugaan Pelanggaran Wakil Ketua APDESI (Novra) yang mendukung Sekda Way Kanan untuk maju Pilkada mendampingi RAS.
9. Oknum Sat.Pol P.P Way Kanan yang mempolitisasi bantuan Covid-19 saat berkampanye Paslon Berani;
10. Kampanye tidak ber-STTPK oleh Paslon maupun Tim Kampanye;
11. Ribuan Alat Peraga Kampanye ditertibkan oleh Pengawas Pemilu seKabupaten Way Kanan.

Laporan :
1. Anggota BPK Sangkaran Bhakti yang memposting di Facebook pribadi bergambar 2020 ganti Bupati dengan logo stempel Bawaslu;
2. Rekrutmen PPS oleh KPU Way Kanan;
3. Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN Kepala BPBD, Dinas Koperasi, dan Sekertaris Dinas Pendidikan Kabupaten Way Kanan;
4. Postingan Johanan di akun Facebook pribadi miliknya tentang ujaran kebencian ‘’Berani Pasti Aman, Berani Korupsi Pasti Aman’’;
5. Laporan Kampanye ditempat Ibadan oleh Paslon Arjuna.
Selanjutnya juga ada temuan dibeberapa kecamatan yang ditangani langsung oleh Panwascam karena dugaan pelanggarannya bukan Pidana Pemilu jadi dapat diselesaikan oleh Panwascam jelas Yesi.
Sementara, pertanggal 10 November 2020 untuk kegiatan pengawasan kampanye telah diperoleh data sebagai berikut :
1. Jumlah total kampanye paslon adalah 431 titik kampanye dengan rincian Arjuna : 95 dan Berani : 336;
2. Jumlah total kampanye ber-STTPK : 367 dan tidak ber-STTPK 64, namun ada juga rencana kegiatan kampanye yang ada didalam STTPK namun tidak dilaksanakan oleh Paslon.
Dikarenakan masa kampanye masih sampai dengan 5 Desember 2020, maka nantinya Bawaslu Way Kanan akan terus mengupdate data hasil pengawasannya tutup Yesi Karnainsyah.

banner 728x90
  • Bagikan