Politik Uang Salah Satu Ancaman Pilkada Serentak 2020

  • Bagikan

Politik Uang Salah Satu Ancaman Pilkada Serentak 2020

Oleh : Sigit Dwi Suwardi (Sekretaris PDPM Way Kanan)

Redaktur : Anggi Subagio

Kabarsumatera.co.id – Demokrasi secara Terminologi (Istilah) adalah suatu sistem Pemerintahan Negara dimana kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat. Ada rasa semangat gotong royong oleh rakyat kita didalam Demokrasi ini.
Bayangkan setiap rakyat memberikan kekuasaannya untuk mengatur pemerintahan ini melalui orang-orang yang dipilihnya setiap lima tahun sekali untuk menjalankan roda Pemerintahan guna tercapainya cita-cita bangsa ini sesuai alenia kedua pada UUD 1945 yang berbunyi : Kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Pertanyaan pertama dalam tulisan ini adalah siapa saja yang dipilih oleh rakyat dan mendapatkan amanah itu?
Maka jawabannya ada didalam Pasal 22 huruf (E) ayat 2 UUD 1945 : Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih Anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD. Kemudaian untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) guna memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan Undang-undang Pemerintah Daerah yaitu UU No 32 Tahun 2004, serta dilanjut dengan UU No 22 Tahun 2007 tentang Pemilu.

Selanjutnya apakah mereka yang terpilih sudah amanah?
Maka jawabanya saya ingin mengutip pendapat ahli Hukum Tata Negara (A. Irman Putra Sidin) bahwa rakyat setelah memilih ya sudah, ia sudah menyerahkan amanahnya kepada wakil rakyat yang ia pilih untuk menjalankan roda Pemerintahan ini. Mereka akan kembali kehidupannya, yang petani ya berkebun/bertani, yang buruh ya kembali dengan perusahaan dan lain-lain.
Pilihan rakyat tersebut meliputi Eksekutif dan Legislatif.
Eksekutif seperti Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
Legislatif seperti DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
Apakah mereka yang terpilih sudah amanah? Para pembaca saya rasa bisa merasakan sendiri dan menjawabnya, namun saya berikan salah satu tanda mereka yang tidak amanah adalah mereka yang melakukan korupsi.

Kenapa mereka korupsi?
Maka jawaban sederhananya adalah karena ada uang yang keluar dan harus dikembalikan.
Kapan uang itu keluar?
Ya ketika mereka melakukan sosialisasi, baik sebelum atau saat masa kampanye.
Sama halnya dengan seorang pria yang sedang melakukan pendekatan (PDKT) dengan seorang perempuan, biasanya biaya yang keluar lebih besar dari pada sehabis jadian, apalagi jadiannya cuma 2 bulan kemudian putus. 😁

Kembali pada pembahasan diawal, bahwa didalam Demokrasi itu ada semangat gotong royong dari rakyat.
Kita telah dibenturkan dengan dua sisi jurang perbedaan.
Sisi jurang itu kalau ada dua (kanan dan kiri) biasanya tidak terlalu dalam seperti halnya sisi jurang yang ada disungai, tapi kalau kedua sisi itu menjadi/hanya satu biasanya lebih dalam, seperti jurang/tebing dilautan atau dipegunungan.
Hal ini menggambarkan bahwa, jika yang dipilih sudah orang yang salah dan yang memilih juga orang yang salah, maka kita akan terperangkap kedalam jurang yang dalam.

Timbul pertanyaan apakah bakal calon/calon baik eksekutif maupun legislatif tidak boleh berbuat baik?
Jawabanya adalah setiap kita mestinya selalu berlomba-lomba dalam kebaikan (Fastabiqul Khoirot) tapi ada waktunya dan ikrar niat kebaikan itu karena Allah/Tuhan semesta.
Kemudai timbul pertanyaan lagi, apakah dimusim pandemi penyebaran Virus Corona (Covid-19) ini para Bakal Calon tidak boleh memberikan bantuan berupa sembako yang diperlukan rakyat?
Maka jawabanya adalah, apakah memberikan bantuan itu harus dibarengi dengan iming-iming (janji) politik? Tak bisakah memberikan itu dengan ikhlas berharap ridho dari Allah/Tuhan Yang Maha Esa? Jadi hadir dan berbuat baiklah sebagai sesama manusia yang saling tolong-menolong, bukan sebagai bakal calon, kalau pun nantinya terpilih maka itu sudah hadiah dan suratan takdir dari Allah/Tuhan Yang Mahakuasa.

Saya kira etika politik kita yang santun hatus tetap dijaga, bahkan nanti ketika sudah ditetapkan dan pada masa kampanye masih ada yang dapat diberikan kepada masyarakat berupa Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK).
Nah bahan kampanye ini kalau berdasarkan PKPU No 4 tahun 2017 tentang Pilkada itu dapat berupa: pakaian, pemutup kepala, alat minum, kalender, kartu nama, pin, alat tulis, payung dan stiker.
Masyarakat dapat menerima barang-barang tersebut karena sudah diatur dalan Peraturan KPU, dan selain barang tersebut merupakan Money Politik.

Semangat kita dalam Demokrasi ini agar menjadi proses yang bersih sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Aturan hukumnya sudah jelas, ada yang diperbolehkan dan yang dilarang/tidak diperbolehkan serta ada juga sanksi bagi pelanggar aturan tersebut. Jangan biarkan ada oknum yang berusaha untuk melanggar aturan tersebut.

Dengan edukasi seperti ini dan juga komitmen yang kuat dari setiap bakal calon/calon, maka masyarakat tidak akan menderita dengan hasil proses Demokrasi ini.

Jikalau untuk menjadi seorang Pemimpin selalu diukur dengan uang/materi, maka kita tak perlu pemilihan, cukup saja kita dengan proses pelelangan.
Siapa yang banyak uang maka ia yanh akan memperoleh jabatan ini. Misal untuk jabatan Gubernur/Bupati/Walikota selama lima tahun dibuka penawaran pertama dengan harga sekian dan nantinya penawar dengan harga tertinggi yang akan mendapatkan nya. Lalu kemudian uang dari hasil lelang tersebut dibagikan kepada rakyat didaerah pemilihan tersebut secara merata, (itu pun kalau tidak dikorupsi).

banner 728x90

banner 728x90

  • Bagikan